DIALOG DENGAN H. DOEL ARNOWO

DIALOG DENGAN H. DOEL ARNOWO, KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONALISME INDONESIA (PNI)* TENTANG MASALAH REGENERASI. Thn 1980.

Pembangunan Nasionalisme Indonesia (PNI) adalah sebuah organisasi sosial yang didirikan oleh beberapa orang bekas anggota Partai Nasional Indonesia, pada tanggal 20 Mei 1979 di Malang, Jawa Timur, dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi. Organisasi sosial ini untuk saat sekarang menekankan kegiatan dalam bidang pendidikan.

Sebetulnya tidak ada masalah dalam pergantian generasi. Orang tua semakin tua. Dalam hal fisik dan psikis dia semakin menurun. Secara otomatis yang muda harus muncul sebagai pengganti, dan dalam keadaan demikian, orang tua sendiri jangan hendaknya berpikir untuk tetap duduk pada posisinya. Sudah menjadi kewajibannya untuk menyerahkan segala sesuatunya—terutama mengenai hidup bernegara—kepada yang muda-muda. Tendensi untuk "terus bercokol" itu, ada pada saat sekarang.

Tidak Diberikan Contoh yang Baik

Yang menjadi persoalan, sebenarnya adalah orang tua harus memberi contoh yang baik dalam semua soal. Contoh baik inilah yang jarang saya lihat dewasa ini. Negeri kita banyak rusaknya dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam dunia usaha misalnya, fasilitas-fasilitas banyak diberikan kepada golongan non pribumi, padahal fasilitas seperti itu seharusnya dapat diberikan dan dinikmati golongan pribumi. Untuk masalah ini, terlihat kurangnya kesadaran nasionalisme. Yang jadi penyebab adalah uang. Ada saja oknum yang berbuat demikian. Itu pulalah yang menjadi sumber kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena mau tidak mau orang akan merasa dianaktirikan. Timbul jurang dalam masalah ini, dan jurang itu harus diatasi. Kalau tidak, rasialisme dapat saja muncul. Rasialisme dapat timbul kalau hal-hal yang mengabaikan nasionalisme terlalu banyak diperlihatkan, dan kita tahu sendiri bahwa akibat rasialisme itu sangatlah buruk.

Ketika kita mengharapkan adanya contoh baik itu, kita melihat moral orang tua banyak luntur. Kalau mereka berpidato, isinya selalu bagus. Namun di balik itu, kenyataan bukanlah demikian. Orang muda menyaksikan semuanya ini.

Di luar pemberian fasilitas dalam bidang usaha seperti yang saya sebut tadi, masih banyak contoh buruk lainnya yang tampak. Ada anak pejabat menembak mati orang lain, namun ia bebas dari hukuman. Karena itulah, saya berpendapat dalam masalah generasi, orang-orang tua seharusnya memberikan teladan kepada yang muda-muda.

Dialog Bukan Tugas Pemerintah

Dalam menyiapkan generasi berikutnya— orang-orang pengganti—saya pikir pemerintah tidak perlu langsung campur tangan. Tugas itu harus diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada dalam masyarakat dan kepada organisasi-organisasi politik. Namun, kecenderungan yang tampak sekarang bukanlah demikian. la tampak "terpimpin" seperti dahulu, misalnya untuk demokrasi dan masalah kepemudaan. Kini ada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Bagaimana hasilnya setelah KNPI didirikan? Coba bandingkan dengan pemuda di masa kolonial.

Kalau para pemuda tahu, bahwa dahulu penjajah tidak memberi jalan untuk bangsa kita buat jadi pintar dan jadi kaya, bandingkan ia dengan keadaan sekarang. Saya ingin tahu bagaimana tanggapan para pemuda, dan saya khawatir mereka kurang memikirkan hal itu. Dalam sebuah diskusi panel yang diselenggarakan di Surabaya, saya kemukakan bahwa nasionalisme kita timbul karena pemerintah kolonial tidak memberi jalan bagi bangsa kita untuk pintar dan membuat kita semakin miskin. Dari pernyataan itu saya mengharapkan munculnya pertanyaan dari pemuda-pemuda yang hadir untuk menjelaskan masalahnya. Tak seorang pun yang mengajukan pertanyaan buat mempermasalahkannya. Mungkin mereka tidak mengerti sama sekali, atau mungkin mereka terlalu sibuk dengan urusan dirinya sendiri, saya tidak tahu. Padahal, jika ingin memperbaiki masa sekarang, kita harus memiliki pemahaman tentang masa lalu.

Motivasi Berubah, Rakyat Ditinggalkan

Orang memasuki partai politik di masa penjajahan dahulu, selalu disertai motivasi dan cita-cita bahwa tujuannya adalah untuk memerdekakan bangsa. Segala risiko yang menghadang siap untuk dihadapi, baik ditangkap, dipenjarakan, dibuang atau pun jadi sengsara. Itikad seperti itu ada pada Bung Hatta dan kawan-kawannya di Negeri Belanda, dan juga begitu pada Bung Karno serta beberapa pemimpin yang ada di tanah air kita. Begitulah prinsip mereka dahulu. Pada masa sekarang, katanya orang masuk partai politik untuk menampung aspirasi rakyat buat kehidupan yang lebih baik. Tetapi, ternyata prinsip ini hilang, dan kini orang berpikir bahwa karir politik dijadikan jalan untuk mencapai kedudukan dan mengumpul kekayaan. Saya melihat tidak hanya dari partai lain. Dari partai saya sendiri—orang-orang PNI dahulu—juga demikian, yang mungkin disebabkan oleh kebodohannya atau mungkin pula oleh ketamakannya.

Kaderisasi Terganggu

Sebetulnya masalah ini dapat kita pulangkan kepada peranan organisasi untuk menyelenggarakan kaderisasi. Tetapi di sini kita terbentur pada campur tangan penguasa. Pengawasan dan kecurigaan sekarang cukup banyak. Saya punya pengalaman-pengalaman pribadi dalam soal ini. Jika sudah diakui bahwa kita menganut demokrasi, seharusnya perbedaan pendapat adalah suatu kewajaran, dan ia tidak boleh dipandang sebagai musuh. Lihatlah di Dewan Perwakilan Rakyat, oposisi tidak dibenarkan.

Seorang anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pernah diutus untuk menemui saya, dan bertanya tentang pendapat saya mengenai Demokrasi Pancasila. Terus terang saya menjawab, "Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila." Saya hanya paham apa yang dimaksud dengan demokrasi dalam pengertian yang biasa. Sampai sekarang saya tak mengerti apa makna Demokrasi Pancasila.

Campur tangan pemerintah, yang datang karena kecurigaan ini antara lain menghalangi jalannya kaderisasi yang dapat mencetak orang-orang yang berprinsip dan berpandangan lebih baik. Dahulu sebetulnya masalah kaderisasi partai saya itu (PNI lama) sudah terasa sebagai kebutuhan, tetapi setelah pecahnya Gerakan 30 September 1965, muncul halangan baru.

Setelah dilakukan fusi dari beberapa partai politik di tahun 1975, Partai Nasional Indonesia (PNI) bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) bersama empat partai lainnya. Saya melihat bahwa terutama dari bekas orang-orang PNI yang aktif dalam PDI, aspirasi rakyat tidak terbawakan lagi secara baik. Karena itu saya dan beberapa kawan bekas PNI yang tidak aktif dalam PDI mendirikan Pembangunan Nasionalisme Indonesia (PNI) yang anggaran dasamya hampir sama dengan PNI lama. Namun, dewasa ini kita tidak dapat mendirikan partai politik yang baru. Oleh sebab itu dipilih bentuk organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan. Lewat jalan inilah hendak disampaikan hakekat nasionalisme yang sesungguhnya kepada generasi mendatang. Wadah pendidikan, seperti sekolah-sekolah dan kursus terasa dibutuhkan, karena selama ini kita tidak memiliki sekolah. Kalau Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sudah lama memiliki langgar, pesantren dan madrasah sebagai tempat berpijak, dengan sekolah-sekolah yang akan didirikan, kita sampaikan ajaran seperti yang kita terima dahulunya.

Memulihkan yang Telah Luntur

Dalam Anggaran Dasar Pembangunan Nasionalisme Indonesia ini, cita-cita Marhaenisme dicantumkan. Nasionalisme dan Marhaenisme itu sekarang telah luntur. Pemahaman kita tentang kemiskinan saja misalnya, dapat dijadikan contoh. Karena itulah dengan PNI yang baru berdiri ini, perhatian ditujukan ke desa-desa. Kita ingin generasi muda memiliki kesadaran yang tinggi tentang bangsanya dan tentang negerinya yang harus dibangunnya. Sebetulnya, kita bangsa Indonesia sekarang dengan kekayaan yang kita punyai, dapat hidup baik dan senang.

Di samping itu, sikap seperti yang diperlihatkan pemimpin-pemimpin partai yang menjadikan organisasinya sebagai batu loncatan buat mencapai kedudukan, harus dihilangkan. Dahulu orang Belanda mengatakan, "Seorang priyayi lebih berharga dari seratus pemimpin rakyat." Tapi kita berpandangan sebaliknya, "Seorang pemimpin rakyat lebih berharga dari seratus priyayi." Tentunya di sini' pemimpin rakyat yang betul-betul berjuang untuk aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Sikap seperti itu yang ingin kita tanamkan.

Gejala yang diperlihatkan pemimpin kaum Marhaenis—kurang ikhlas, dan meninggalkan aspirasi rakyat—sebetulnya mulai terlihat sejak pecahnya PNI menjadi PNI Osa-Usep dan PNI Ali-Surachman. Setelah fusi diadakan ia semakin merosot. Oleh karena itu saya berpendapat, sebaiknya pemerintah membiarkan saja sembilan partai politik—yang diharuskan berfusi menjadi dua—itu hidup sendiri-sendiri. Hanya saja, tentu perlu ada persyaratan. Jika persyaratan-persyaratan tak terpenuhi barulah suatu partai tak diakui lagi adanya. Dengan demikian, partai yang tinggal, betul-betul akan berakar dalam masyarakat. Pemberian bantuan dana dari pemerintah untuk partai-partai sebetulnya juga tidak baik. Dana memang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah ikatan organisasi dengan anggotanya, Karena itu, biarkanlah partai dihidupi oleh anggotanya, dan jangan terlalu banyak campur-tangan penguasa di dalamnya.

Peranan "Bapak"

Apakah lunturnya semangat nasionalisme dan Marhaenisme itu terjadi karena kehilangan Bung Karno sebagai bapak dan pengobar semangat? Mungkin juga ia terjadi karena itu. Tetapi kalau kita bersikap demikian—semangat itu hanya ada selama sang Bapak ada—tentunya sudah terjadi kultus individu.

Dalam hal memahami ajaran dan cita-citanya, jangan sampai ada kultus individu, agar ia tetap ada dan tak pernah luntur. Jangan hanya terpancang pada Bung Karno, tapi sadari tujuan perjuangan yang sesungguhnya. Lembaga-lembaga pendidikan yang hendak didirikan Pembangunan Nasionalisme Indonesia nanti, mudah-mudahan dapat menggantikan peranan "pengobar semangat" itu.

Dalam menanggapi suara anak muda dewasa ini, kita juga sering keliru. Dengarkan apa yang mereka katakan, beri mereka kesempatan bicara, karena dia adalah orang-orang "masa datang." Mereka tak perlu dicurigai, ditangkap, dan adalah buruk sekali kalau kita menuduhnya bersangkut paut dengan PKI. Kita dengar orang-orang tua berbicara misalnya tentang pewarisan nilai-nilai 45. Menurut saya sebelum berkata, lakukanlah koreksi diri terlebih dahulu. Jika kita sendiri kotor, tak pantas kita berkata tentang pewarisan nilai-nilai.

Saya melihat bahwa kini adalah saatnya orang-orang muda untuk muncul. Walaupun saya bukan anggota PDI, kepada Saudara Sanusi sebagai salah seorang pimpinan, saya katakan agar dalam kongres yang akan datang ditampilkan yang muda-muda sebagai pimpinan. Yang tua-tua cukup hanya mendampingi, memberikan advis jika diminta. Tujuannya tiada lain, agar organisasi berjalan baik, dan kehidupan bernegara juga makin sempurna. Seharusnya yang tua-tua dewasa ini harus bersikap jujur dan ikhlas, bahwa tugasnya sudah selesai, dan memberikan tugas tersebut kepada generasi yang lebih muda. Jika kita berkata bahwa 'yang muda masih belum mengerti apa-apa,' berarti kita telah keliru.