Oleh: Helmi Junaidi
Saya sudah agak lama juga mau menulis soal ini, tentang adanya beberapa kalangan Islam yang menentang demokrasi. Alasan mereka anti demokrasi adalah karena di dalam demokrasi semua keputusan diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian, undang-undang bisa dibuat atas dasar suara terbanyak walau hasilnya bertentangan dengan agama dan moral, seperti misalnya yang sering mereka ambil contohnya terjadi di Eropa, di mana keputusan terbanyak di parlemen bisa memutuskan bolehnya menikah sesama jenis, menghalalkan narkoba dan sebagainya. Itu alasan mereka menentang demokrasi.
Tapi, sebetulnya kalau menurut saya tidak harus menentang demokrasi. Kita tahu bahwa di dalam negara demokrasi yang menjadi andalan utama untuk memenangkan pemilu adalah mendapat dukungan rakyat. Jadi, prinsipnya harus bisa membujuk rakyat dulu supaya bisa sepaham. Memasarkan ide yang diyakini ke mayoritas rakyat. Kalau mayoritas rakyat sudah sepaham, maka otomatis mayoritas anggota parlemen yang terpilih akan sepaham juga sehingga otomatis wakil di parlemen akan banyak yg mendukung setiap keputusan yang mereka inginkan. Jadi, tidak dengan memaksa rakyat sepaham, tapi dengan melakukan persuasi. Dan persuasi biasanya akan berhasil bila dilakukan dengan cara-cara yang simpatik.
Kalau menurut saya begitu. Nah, persoalannya, sudahkan mereka berusaha memasarkan ide mereka ke masyarakat dengan baik dan simpatik?
Atau untuk jalan tengahnya begini saja. Memakai sistem demokrasi, tapi kita buat peraturan supaya parlemen dilarang meloloskan undang-undang yang membuat kegiatan molimo di masyarakat makin merajalela. Hal-hal yang melanggar aturan moral dilarang untuk diloloskan oleh parlemen. Malah tentu kalau bisa parlemen membuat peraturan yang bisa membatasi hal-hal yang buruk tersebut. Bisa dibuat begitu saja, tidak lantas harus ramai bilang anti demokrasi.
Kalau anti demokrasi, lalu bagaimana sih sistem yang ingin mereka terapkan itu? Tanpa pemilu atau bagaimana? Kalau tanpa pemilu lalu memilih pemimpin dan wakil rakyat itu caranya bagaimana? Asal tunjuk saja atau bagaimana? Konsep mereka juga masih belum jelas.
Dunia sekarang ini didominasi negara-negara demokrasi. Kenapa? Karena mereka KUAT. Adakah kekuatan lain di dunia yang bisa menantang dominasi mereka? Tak ada. Soviet yang dulu luar biasa perkasa itu pun akhirnya bangkrut gara-gara menganut kediktatoran. Di negara diktator, bila kita punya pemimpin, maka sekali diangkat seumur hidup tak bisa diganti. Sampai tua buyutan akan dipimpin oleh orang tersebut. Sampai berpuluh-puluh tahun. Baik anda suka atau benci dengan pemimpin tersebut. Anda mau seperti itu?
Di negara demokrasi pemimpin dipilih tiap empat atau lima tahun sekali. Tiap periode bisa berganti. Bila kebetulan pemimpin yang terpilih tidak kita sukai atau yang sudah terlanjur memilih tiba-tiba berubah pendapat, maka lima tahun lagi bisa berganti pilihan. Bila pun yang tidak kita sukai terpilih lagi, maka itu pun maksimal cuma sepuluh tahun berkuasa, atau di Amerika cuma delapan tahun. Tidak akan seumur hidup sampai buyutan kita dipimpin orang yang tidak kita sukai tersebut seperti halnya yang terjadi di negara-negara diktator. Tiap lima tahun atau empat tahun bisa berganti pemimpin, selalu ada penyegaran, selalu ada kemungkinan regenerasi. Kebijakan salah yang dilakukan pemimpin terdahulu bisa dikoreksi oleh penggantinya.
Anda memilih seumur hidup dipimpin orang yang anda benci atau memilih bisa diganti tiap lima tahun saja? Atau maksimal sepuluh tahun.
Diktator = seumur hidup sampai buyutan.
Demokrasi = bisa berganti-ganti tiap lima tahun sekali.
Pilih mana?
Di dalam sistim demokrasi kita hanya disuruh bersabar cuma lima tahun saja. Dengan kediktatoran kita disuruh bersabar sampai buyutan. -_- Bila ada yang punya alternatif yang lebih baik dari demokrasi silakan beritahu saya sistem yang bagaimana itu. Harus jelas bagaimana itu alternatifnya. Yang jelas, kalau bagi saya bersabar lima tahun adalah sangat jauh lebih baik ketimbang bersabar sampai buyutan. Smart way for smart people. Ugly way for ugly people.
Di dalam sistem demokrasi ada mekanisme yang jelas untuk mengganti seorang pemimpin, yakni lewat pemilu. Mekanisme yang relatif damai. Di India dan Pakistan mungkin saja ada sedikit kerusuhan tiap pemilu, tapi takkan pernah ada perang saudara dan kerusuhan besar. Kalau di negara-negara yang makmur seperti Eropa dan Amerika, maka pemilu (pergantian pemimpin) bisa berlangsung dengan damai sepenuhnya. Di negara-negara diktator setiap rakyat ingin mengganti pemimpin, maka akan ada pertumpahan darah, bahkan perang saudara, seperti misalnya di Libya dan Syria.
Di Indonesia pra reformasi, karena dulu belum dibatasi tiap lima tahun sekali, maka pemimpin bisa berkuasa seumur hidup juga. Akibatnya tiap mau berganti pemimpin di Indonesia terjadi kerusuhan dan pertumpahan darah. Tahun 1966 dan tahun 1998. Apakah kita mau seperti itu lagi?
Demokrasi = negara damai, tak ada perang saudara.
Kediktatoran = kerusuhan dan perang saudara.
Pilih mana? Ada yang bisa menunjukkan alternatif yang lebih baik dari demokrasi?
Di negara demokrasi ada mekanisme yang jelas untuk mengganti pemimpin. Tak perlu ada kerusuhan dan perang saudara. Orang juga cuma disuruh bersabar lima tahun sekali saja, tidak seumur hidup. Ada yang punya sistem alternatif yang lebih baik dari ini? Atau ada yg tidak sabaran menunggu dan lalu usul pemimpin diganti setahun sekali? Gundulmu kuwi. hahaha... :D
Bila pemimpin bisa diganti tiap lima tahun sekali, maka takkan ada ketidakkepuasan yang lalu bertumpuk-tumpuk hingga berpuluh-puluh tahun. Bila ada kesalahan yang dibuat pemimpin yang sekarang, maka akan bisa dikoreksi lima tahun lagi, tak sampai kerusakan itu bertumpuk-tumpuk berpuluh tahun.
Masa depan negara kita masih panjang. Dengan menganut demokrasi kita akan bisa menyelamatkan negara kita dari kemungkinan terjadi kerusuhan besar lagi di masa depan. Negara akan bisa tetap damai senantiasa.
Selama ini sebagian umat Islam ada yang mengritik demokrasi dengan alasan bahwa dalam sistem demokrasi itu tiap mengambil keputusan walau cuma 1 persen selisihnya, yakni 49% vs 51,%, maka yang menang adalah yang 51%. Betul memang begitu. Tapi, tentu saja tak selalu begitu, sering juga selisihnya lebar. Akan tetapi, para pengritik demokrasi itu lupa bahwa alternatif dari demokrasi adalah suara 100% rakyat vs 1 orang dktator. Walau 100% rakyat berkata YES, tapi bila sang diktator berkata NO, maka yang menang adalah suara 1 orang tersebut. Suara 100% rakyat diabaikan.
Betul begitu, bukan? Kalau tidak, lantas alternatif sistem yang anda inginkan itu yang bagaimana sih? Monggo dijelaskan.
Sekarang saya ingin membahas masalah suksesi (pergantian pemimpin) di khilafah Ottoman. Sebagaimana kita ketahui Ottoman berupa kerajaan. Kerajaan tentu berupa dinasti dimana kekuasaan berlaku secara turun temurun. Apakah suksesi di kerajaan Ottoman berlangsung damai juga? Well, damai tapi sadis. Ada hukum fatricide. Apa itu artinya? Artinya, para pangeran yang tidak ditunjuk ayahnya untuk menjadi khalifah wajib dibunuh semuanya. Ini dimaksudkan untuk mencegah perang saudara berebut kuasa.
Tidak ada pemilu dan demokrasi di zaman khilafah Ottoman. Juga tak ada parlemen yang menunjuk khalifah pengganti. Hak mutlak sang raja.
Silakan baca sejarah Ottoman. Memang begitu sistem suksesi di kerajaan tersebut, yakni sultan yang dipilih oleh ayahnya wajib membantai semua saudaranya untuk mencegah terjadinya perang dan perebutan kekuasaan.
Apakah begitu sistem yang anda inginkan? Seperti di kerajaan Ottoman tersebut. Atau bagaimana? Silakan dijelaskan.
Kalau sistem al-Baghdadi bagaimana? Tak ada yang menunjuk dia. Tanpa musyawarah dengan siapa-siapa dia mengangkat diri sendiri. Yang tak setuju akan dipenggal. Begitukah sistem yang anda inginkan? Sistem al-Baghdadi? Siapa saja bisa mengangkat dirinya tanpa musyawarah dan yang tak setuju dipenggal? Bila memang sistem begitu yang anda inginkan monggo pergi jadi raja di hutan saja.
Dan saya yakin andai saja kekuasaan al-Baghdadi bisa berlangsung lama, maka itu pun bisa berlangsung berpuluh-puluh tahun juga. Suka atau tidak suka dengan dia. Salah benar al-Baghdadi bisa tetap berkuasa seumur hidup, tak bisa diganti setiap lima tahun sekali. Betul begitu, bukan? Bila ada elemen-elemen di antara pengikutnya yang di kemudian hari tidak setuju dengan salah satu tindakannya, maka tak bisa menggantinya. Sampai buyutan tetap dipimpin al-Baghdadi.
Bila lalu ada elemen ISIS yang tidak sabaran dan tidak mau sampai buyutan dipimpin al-Baghdadi, maka mereka akan mengadakan pemberontakan bersenjata. Hanya begitu caranya, lewat pertumpahan darah untuk mengganti pemimpin karena mereka tak punya mekanisme yang jelas untuk mengganti pemimpin. Perang saudara antar sesama ISIS dan akan ada ribuan penyembelihan di mana-mana di seantero negeri. Begitukah sistem yang anda inginkan?
Atau ada yang yakin bahwa al-Baghdadi selalu bertindak benar? Wah, yang selalu benar itu hanya Allah. Bila ada yang berpendapat al-Baghdadi selalu bertindak benar berarti dia musyrik. Wajib dipenggal juga tuh orang. Lol.
Bila anda mendukung al-Baghdadi dan khilafahnya ya memang begitu. Kalau tidak lantas bagaimana? Silakan jelaskan sistem yang anda inginkan. Banyak orang yang teriak-teriak anti demokrasi, tapi waktu ditanya alternatifnya tak tahu jawabannya. Lha ini maksudnya bagaimana? Tak jelas. Bila anda menentang sesuatu itu harus ada alternatif yang jelas dari yang anda tentang itu. Sistem pemilihan pemimpinnya bagaimana, sistem suksesinya bagaimana, dipilih tiap berapa tahun sekali, yang memilih siapa, ada parlemen tidak dan sebagainya.
Atau memang sistem yang anda inginkan itu tak perlu parlemen, tak perlu pemilu seperti al-Baghdadi begitu? Waduh maaf, saya tak mau ikut-ikutan. Bila inginnya sistem yang begitu, maka seperti yang sudah saya bilang silakan menjadi raja di hutan saja. Tak perlu pemilu dan parlemen bila ingin menjadi raja hutan. Angkat diri sendiri dan bila rakyat ingin suksesi adakan pemberontakan. Itu sih gile. Kacau terus negara.
Dan tentu saja yang berlaku di khilafah al-Baghdadi itu adalah suara 100% rakyat vs suara satu orang. Walau 100% rakyat berkata YES, tapi al-Baghdadi berkata NO, maka suara 100% rakyat itu diabaikan. Betul, bukan? Kalau ada rakyat yang ngeyel bilang YES maka akan dipenggal. Begitulah alternatif demokrasi.
Orang-orang itu mengkritik demokrasi karena katanya mengabaikan suara 49% rakyat, tapi lho mereka malah mendukung al-Baghdadi yang mengabaikan suara 100% rakyat. IQ ??
Apakah lalu kita menjadi kafir bila memakai demokrasi yang katanya buatan orang kafir? Lho, twitter dan handphone yang kita pakai sehari-hari itu buatan orang kafir. Semua barang yang kita pakai dan gunakan sehari-hari itu mayoritas buatan negara kafir. Apakah kita lalu menjadi kafir dengan memakai itu semua? Demikian juga, yang kita pelajari di sekolah dan universitas saat ini juga ilmu dari negara kafir. Dan dulu ilmu-ilmu tersebut sempat diharamkan oleh ulama-ulama aliran gembel. Ilmu-ilmu umum haram, fisika dan biologi haram, pakai jas dan dasi haram, sepakbola haram, bahkan menerjemahkan al-Quran juga haram sehingga umat Islam mengaji tanpa mengerti artinya. Begitu fatwa ulama-ulama aliran gembel zaman dulu. Oleh karena itu, umat Islam lalu sulit menjadi maju.
Dan sekarang ada juga ulama super gembel yang berfatwa bahwa demokrasi haram, yang sialnya lalu dianut juga oleh santri-santri gembel. Masih ada yang mau meneruskan tradisi pergembelan tersebut? Maaf seribu maaf, saya tak mau ikut-ikutan karena saya bukan santri gembel. Saya santri yang modern dan necis saja.
Segala hal yang baik dan berguna, dari mana pun asalnya itu, maka boleh saja kita anut. Jangan sedikit-dikit haram, ini haram, itu haram.
Adanya mekanisme yang jelas untuk suksesi adalah hal yang sangat amat penting di dalam kehidupan bernegara. Negara bisa menjadi kacau balau, berantakan, pecah belah, perang saudara, pertumpahan darah hanya gara-gara mekanisme suksesi yang tidak jelas. Termasuk juga di dunia Islam. Umat Islam terpecah belah menjadi Syiah, Sunni dan Khawarij juga gara-gara tidak adanya sistem suksesi yang jelas. Masing-masing pihak ngotot dengan calonnya sendiri karena dulu tak ada pemilu dan akhirnya semuanya diselesaikan di ujung senjata. Akibat dari perang saudara di zaman dulu itu masih membekas dengan kuat hingga zaman modern saat ini. Gara-garanya ya cuma soal suksesi itu.
Bibit perpecahan umat Islam sebenarnya tidak dimulai pada zaman Khalifah Ali, tapi pada zaman Khalifah Usman. Khalifah yang berkuasa paling lama adalah Usman. Ada beberapa kebijakan Khalifah Usman yang tidak disetujui sebagian umat Islam. Khalifah tak bisa diganti tiap lima tahun sekali sehingga ketidakpuasan itu lalu bertumpuk-tumpuk. Lama-lama bergejolak tak bisa ditahan dan akhirnya timbul pemberontakan. Khalifah Usman tewas di tangan pemberontak dan para pendukungnya lalu menuntut balas. Bani Umayyah itu adalah pendukung utama Usman karena memang termasuk keluarganya. Dan dulu ikatan kekabilahan memang masih sangat kuatnya.
Dan yang membuat keadaan makin rumit, para pemberontak itu lalu bermaksud mengangkat Ali menjadi khalifah. Dan setelah melalui musyawarah dengan penduduk Madinah, Ali akhirnya bersedia. Walhasil, suasananya kemudian adalah Ali vs pendukung Usman. Karena banyak di antara pendukung Ali adalah para pemberontak tersebut. Perang saudara tersebut baru berakhir setelah tewasnya Ali di tangan orang Khawarij. Muawiyah yang lalu berkuasa dan mendirikan dinasti Umayyah.
Gara-gara ribut soal suksesi itulah umat Islam lalu terpecah belah menjadi beragam mazhab hingga saat ini. Karena itu saudara-saudara, mekanisme yang jelas untuk suksesi ini adalah hal yang sangat amat penting. Bila tidak, maka akan berakibat kacau balaunya negara.
Indonesia juga pernah kena dampaknya bukan akibat tak punya sistem suksesi yang jelas? Kerusuhan besar dua kali, untung tak sampai perang saudara. Andai Indonesia terletak di wilayah yang banyak senjata api beredar seperti di wilayah Timur tengah, maka bisa berakibat seperti di Libya dan Syria. Kita sekarang sudah punya sistem suksesi yang jelas, dan itu harus kita lestarikan sehingga negara bisa tetap damai senantiasa.
Jakarta, 29 Desember 2013
Revisi: Malang, 3-5 September 2014
Tapi, sebetulnya kalau menurut saya tidak harus menentang demokrasi. Kita tahu bahwa di dalam negara demokrasi yang menjadi andalan utama untuk memenangkan pemilu adalah mendapat dukungan rakyat. Jadi, prinsipnya harus bisa membujuk rakyat dulu supaya bisa sepaham. Memasarkan ide yang diyakini ke mayoritas rakyat. Kalau mayoritas rakyat sudah sepaham, maka otomatis mayoritas anggota parlemen yang terpilih akan sepaham juga sehingga otomatis wakil di parlemen akan banyak yg mendukung setiap keputusan yang mereka inginkan. Jadi, tidak dengan memaksa rakyat sepaham, tapi dengan melakukan persuasi. Dan persuasi biasanya akan berhasil bila dilakukan dengan cara-cara yang simpatik.
Kalau menurut saya begitu. Nah, persoalannya, sudahkan mereka berusaha memasarkan ide mereka ke masyarakat dengan baik dan simpatik?
Atau untuk jalan tengahnya begini saja. Memakai sistem demokrasi, tapi kita buat peraturan supaya parlemen dilarang meloloskan undang-undang yang membuat kegiatan molimo di masyarakat makin merajalela. Hal-hal yang melanggar aturan moral dilarang untuk diloloskan oleh parlemen. Malah tentu kalau bisa parlemen membuat peraturan yang bisa membatasi hal-hal yang buruk tersebut. Bisa dibuat begitu saja, tidak lantas harus ramai bilang anti demokrasi.
Kalau anti demokrasi, lalu bagaimana sih sistem yang ingin mereka terapkan itu? Tanpa pemilu atau bagaimana? Kalau tanpa pemilu lalu memilih pemimpin dan wakil rakyat itu caranya bagaimana? Asal tunjuk saja atau bagaimana? Konsep mereka juga masih belum jelas.
Dunia sekarang ini didominasi negara-negara demokrasi. Kenapa? Karena mereka KUAT. Adakah kekuatan lain di dunia yang bisa menantang dominasi mereka? Tak ada. Soviet yang dulu luar biasa perkasa itu pun akhirnya bangkrut gara-gara menganut kediktatoran. Di negara diktator, bila kita punya pemimpin, maka sekali diangkat seumur hidup tak bisa diganti. Sampai tua buyutan akan dipimpin oleh orang tersebut. Sampai berpuluh-puluh tahun. Baik anda suka atau benci dengan pemimpin tersebut. Anda mau seperti itu?
Di negara demokrasi pemimpin dipilih tiap empat atau lima tahun sekali. Tiap periode bisa berganti. Bila kebetulan pemimpin yang terpilih tidak kita sukai atau yang sudah terlanjur memilih tiba-tiba berubah pendapat, maka lima tahun lagi bisa berganti pilihan. Bila pun yang tidak kita sukai terpilih lagi, maka itu pun maksimal cuma sepuluh tahun berkuasa, atau di Amerika cuma delapan tahun. Tidak akan seumur hidup sampai buyutan kita dipimpin orang yang tidak kita sukai tersebut seperti halnya yang terjadi di negara-negara diktator. Tiap lima tahun atau empat tahun bisa berganti pemimpin, selalu ada penyegaran, selalu ada kemungkinan regenerasi. Kebijakan salah yang dilakukan pemimpin terdahulu bisa dikoreksi oleh penggantinya.
Anda memilih seumur hidup dipimpin orang yang anda benci atau memilih bisa diganti tiap lima tahun saja? Atau maksimal sepuluh tahun.
Diktator = seumur hidup sampai buyutan.
Demokrasi = bisa berganti-ganti tiap lima tahun sekali.
Pilih mana?
Di dalam sistim demokrasi kita hanya disuruh bersabar cuma lima tahun saja. Dengan kediktatoran kita disuruh bersabar sampai buyutan. -_- Bila ada yang punya alternatif yang lebih baik dari demokrasi silakan beritahu saya sistem yang bagaimana itu. Harus jelas bagaimana itu alternatifnya. Yang jelas, kalau bagi saya bersabar lima tahun adalah sangat jauh lebih baik ketimbang bersabar sampai buyutan. Smart way for smart people. Ugly way for ugly people.
Di dalam sistem demokrasi ada mekanisme yang jelas untuk mengganti seorang pemimpin, yakni lewat pemilu. Mekanisme yang relatif damai. Di India dan Pakistan mungkin saja ada sedikit kerusuhan tiap pemilu, tapi takkan pernah ada perang saudara dan kerusuhan besar. Kalau di negara-negara yang makmur seperti Eropa dan Amerika, maka pemilu (pergantian pemimpin) bisa berlangsung dengan damai sepenuhnya. Di negara-negara diktator setiap rakyat ingin mengganti pemimpin, maka akan ada pertumpahan darah, bahkan perang saudara, seperti misalnya di Libya dan Syria.
Di Indonesia pra reformasi, karena dulu belum dibatasi tiap lima tahun sekali, maka pemimpin bisa berkuasa seumur hidup juga. Akibatnya tiap mau berganti pemimpin di Indonesia terjadi kerusuhan dan pertumpahan darah. Tahun 1966 dan tahun 1998. Apakah kita mau seperti itu lagi?
Demokrasi = negara damai, tak ada perang saudara.
Kediktatoran = kerusuhan dan perang saudara.
Pilih mana? Ada yang bisa menunjukkan alternatif yang lebih baik dari demokrasi?
Di negara demokrasi ada mekanisme yang jelas untuk mengganti pemimpin. Tak perlu ada kerusuhan dan perang saudara. Orang juga cuma disuruh bersabar lima tahun sekali saja, tidak seumur hidup. Ada yang punya sistem alternatif yang lebih baik dari ini? Atau ada yg tidak sabaran menunggu dan lalu usul pemimpin diganti setahun sekali? Gundulmu kuwi. hahaha... :D
Bila pemimpin bisa diganti tiap lima tahun sekali, maka takkan ada ketidakkepuasan yang lalu bertumpuk-tumpuk hingga berpuluh-puluh tahun. Bila ada kesalahan yang dibuat pemimpin yang sekarang, maka akan bisa dikoreksi lima tahun lagi, tak sampai kerusakan itu bertumpuk-tumpuk berpuluh tahun.
Masa depan negara kita masih panjang. Dengan menganut demokrasi kita akan bisa menyelamatkan negara kita dari kemungkinan terjadi kerusuhan besar lagi di masa depan. Negara akan bisa tetap damai senantiasa.
Selama ini sebagian umat Islam ada yang mengritik demokrasi dengan alasan bahwa dalam sistem demokrasi itu tiap mengambil keputusan walau cuma 1 persen selisihnya, yakni 49% vs 51,%, maka yang menang adalah yang 51%. Betul memang begitu. Tapi, tentu saja tak selalu begitu, sering juga selisihnya lebar. Akan tetapi, para pengritik demokrasi itu lupa bahwa alternatif dari demokrasi adalah suara 100% rakyat vs 1 orang dktator. Walau 100% rakyat berkata YES, tapi bila sang diktator berkata NO, maka yang menang adalah suara 1 orang tersebut. Suara 100% rakyat diabaikan.
Betul begitu, bukan? Kalau tidak, lantas alternatif sistem yang anda inginkan itu yang bagaimana sih? Monggo dijelaskan.
Sekarang saya ingin membahas masalah suksesi (pergantian pemimpin) di khilafah Ottoman. Sebagaimana kita ketahui Ottoman berupa kerajaan. Kerajaan tentu berupa dinasti dimana kekuasaan berlaku secara turun temurun. Apakah suksesi di kerajaan Ottoman berlangsung damai juga? Well, damai tapi sadis. Ada hukum fatricide. Apa itu artinya? Artinya, para pangeran yang tidak ditunjuk ayahnya untuk menjadi khalifah wajib dibunuh semuanya. Ini dimaksudkan untuk mencegah perang saudara berebut kuasa.
Tidak ada pemilu dan demokrasi di zaman khilafah Ottoman. Juga tak ada parlemen yang menunjuk khalifah pengganti. Hak mutlak sang raja.
Silakan baca sejarah Ottoman. Memang begitu sistem suksesi di kerajaan tersebut, yakni sultan yang dipilih oleh ayahnya wajib membantai semua saudaranya untuk mencegah terjadinya perang dan perebutan kekuasaan.
Apakah begitu sistem yang anda inginkan? Seperti di kerajaan Ottoman tersebut. Atau bagaimana? Silakan dijelaskan.
Kalau sistem al-Baghdadi bagaimana? Tak ada yang menunjuk dia. Tanpa musyawarah dengan siapa-siapa dia mengangkat diri sendiri. Yang tak setuju akan dipenggal. Begitukah sistem yang anda inginkan? Sistem al-Baghdadi? Siapa saja bisa mengangkat dirinya tanpa musyawarah dan yang tak setuju dipenggal? Bila memang sistem begitu yang anda inginkan monggo pergi jadi raja di hutan saja.
Dan saya yakin andai saja kekuasaan al-Baghdadi bisa berlangsung lama, maka itu pun bisa berlangsung berpuluh-puluh tahun juga. Suka atau tidak suka dengan dia. Salah benar al-Baghdadi bisa tetap berkuasa seumur hidup, tak bisa diganti setiap lima tahun sekali. Betul begitu, bukan? Bila ada elemen-elemen di antara pengikutnya yang di kemudian hari tidak setuju dengan salah satu tindakannya, maka tak bisa menggantinya. Sampai buyutan tetap dipimpin al-Baghdadi.
Bila lalu ada elemen ISIS yang tidak sabaran dan tidak mau sampai buyutan dipimpin al-Baghdadi, maka mereka akan mengadakan pemberontakan bersenjata. Hanya begitu caranya, lewat pertumpahan darah untuk mengganti pemimpin karena mereka tak punya mekanisme yang jelas untuk mengganti pemimpin. Perang saudara antar sesama ISIS dan akan ada ribuan penyembelihan di mana-mana di seantero negeri. Begitukah sistem yang anda inginkan?
Atau ada yang yakin bahwa al-Baghdadi selalu bertindak benar? Wah, yang selalu benar itu hanya Allah. Bila ada yang berpendapat al-Baghdadi selalu bertindak benar berarti dia musyrik. Wajib dipenggal juga tuh orang. Lol.
Bila anda mendukung al-Baghdadi dan khilafahnya ya memang begitu. Kalau tidak lantas bagaimana? Silakan jelaskan sistem yang anda inginkan. Banyak orang yang teriak-teriak anti demokrasi, tapi waktu ditanya alternatifnya tak tahu jawabannya. Lha ini maksudnya bagaimana? Tak jelas. Bila anda menentang sesuatu itu harus ada alternatif yang jelas dari yang anda tentang itu. Sistem pemilihan pemimpinnya bagaimana, sistem suksesinya bagaimana, dipilih tiap berapa tahun sekali, yang memilih siapa, ada parlemen tidak dan sebagainya.
Atau memang sistem yang anda inginkan itu tak perlu parlemen, tak perlu pemilu seperti al-Baghdadi begitu? Waduh maaf, saya tak mau ikut-ikutan. Bila inginnya sistem yang begitu, maka seperti yang sudah saya bilang silakan menjadi raja di hutan saja. Tak perlu pemilu dan parlemen bila ingin menjadi raja hutan. Angkat diri sendiri dan bila rakyat ingin suksesi adakan pemberontakan. Itu sih gile. Kacau terus negara.
Dan tentu saja yang berlaku di khilafah al-Baghdadi itu adalah suara 100% rakyat vs suara satu orang. Walau 100% rakyat berkata YES, tapi al-Baghdadi berkata NO, maka suara 100% rakyat itu diabaikan. Betul, bukan? Kalau ada rakyat yang ngeyel bilang YES maka akan dipenggal. Begitulah alternatif demokrasi.
Orang-orang itu mengkritik demokrasi karena katanya mengabaikan suara 49% rakyat, tapi lho mereka malah mendukung al-Baghdadi yang mengabaikan suara 100% rakyat. IQ ??
Apakah lalu kita menjadi kafir bila memakai demokrasi yang katanya buatan orang kafir? Lho, twitter dan handphone yang kita pakai sehari-hari itu buatan orang kafir. Semua barang yang kita pakai dan gunakan sehari-hari itu mayoritas buatan negara kafir. Apakah kita lalu menjadi kafir dengan memakai itu semua? Demikian juga, yang kita pelajari di sekolah dan universitas saat ini juga ilmu dari negara kafir. Dan dulu ilmu-ilmu tersebut sempat diharamkan oleh ulama-ulama aliran gembel. Ilmu-ilmu umum haram, fisika dan biologi haram, pakai jas dan dasi haram, sepakbola haram, bahkan menerjemahkan al-Quran juga haram sehingga umat Islam mengaji tanpa mengerti artinya. Begitu fatwa ulama-ulama aliran gembel zaman dulu. Oleh karena itu, umat Islam lalu sulit menjadi maju.
Dan sekarang ada juga ulama super gembel yang berfatwa bahwa demokrasi haram, yang sialnya lalu dianut juga oleh santri-santri gembel. Masih ada yang mau meneruskan tradisi pergembelan tersebut? Maaf seribu maaf, saya tak mau ikut-ikutan karena saya bukan santri gembel. Saya santri yang modern dan necis saja.
Segala hal yang baik dan berguna, dari mana pun asalnya itu, maka boleh saja kita anut. Jangan sedikit-dikit haram, ini haram, itu haram.
Adanya mekanisme yang jelas untuk suksesi adalah hal yang sangat amat penting di dalam kehidupan bernegara. Negara bisa menjadi kacau balau, berantakan, pecah belah, perang saudara, pertumpahan darah hanya gara-gara mekanisme suksesi yang tidak jelas. Termasuk juga di dunia Islam. Umat Islam terpecah belah menjadi Syiah, Sunni dan Khawarij juga gara-gara tidak adanya sistem suksesi yang jelas. Masing-masing pihak ngotot dengan calonnya sendiri karena dulu tak ada pemilu dan akhirnya semuanya diselesaikan di ujung senjata. Akibat dari perang saudara di zaman dulu itu masih membekas dengan kuat hingga zaman modern saat ini. Gara-garanya ya cuma soal suksesi itu.
Bibit perpecahan umat Islam sebenarnya tidak dimulai pada zaman Khalifah Ali, tapi pada zaman Khalifah Usman. Khalifah yang berkuasa paling lama adalah Usman. Ada beberapa kebijakan Khalifah Usman yang tidak disetujui sebagian umat Islam. Khalifah tak bisa diganti tiap lima tahun sekali sehingga ketidakpuasan itu lalu bertumpuk-tumpuk. Lama-lama bergejolak tak bisa ditahan dan akhirnya timbul pemberontakan. Khalifah Usman tewas di tangan pemberontak dan para pendukungnya lalu menuntut balas. Bani Umayyah itu adalah pendukung utama Usman karena memang termasuk keluarganya. Dan dulu ikatan kekabilahan memang masih sangat kuatnya.
Dan yang membuat keadaan makin rumit, para pemberontak itu lalu bermaksud mengangkat Ali menjadi khalifah. Dan setelah melalui musyawarah dengan penduduk Madinah, Ali akhirnya bersedia. Walhasil, suasananya kemudian adalah Ali vs pendukung Usman. Karena banyak di antara pendukung Ali adalah para pemberontak tersebut. Perang saudara tersebut baru berakhir setelah tewasnya Ali di tangan orang Khawarij. Muawiyah yang lalu berkuasa dan mendirikan dinasti Umayyah.
Gara-gara ribut soal suksesi itulah umat Islam lalu terpecah belah menjadi beragam mazhab hingga saat ini. Karena itu saudara-saudara, mekanisme yang jelas untuk suksesi ini adalah hal yang sangat amat penting. Bila tidak, maka akan berakibat kacau balaunya negara.
Indonesia juga pernah kena dampaknya bukan akibat tak punya sistem suksesi yang jelas? Kerusuhan besar dua kali, untung tak sampai perang saudara. Andai Indonesia terletak di wilayah yang banyak senjata api beredar seperti di wilayah Timur tengah, maka bisa berakibat seperti di Libya dan Syria. Kita sekarang sudah punya sistem suksesi yang jelas, dan itu harus kita lestarikan sehingga negara bisa tetap damai senantiasa.
Jakarta, 29 Desember 2013
Revisi: Malang, 3-5 September 2014
